Setelah melalui rangkaian pembahasan yang berlangsung intens selama beberapa hari, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 akhirnya resmi disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dan DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Ahad (30/11).
Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa Ranperda APBD 2026 telah dikaji secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama seluruh perangkat daerah. Ia mengapresiasi komitmen DPRD yang kembali memastikan APBD dapat ditetapkan tepat waktu.
Bupati Irwan menjelaskan bahwa struktur APBD 2026 disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja yang menyesuaikan kondisi fiskal tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa angka-angka tersebut tidak boleh hanya menjadi nominal di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah lebih fokus pada program prioritas yang berdampak langsung, khususnya layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Pinrang.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Irwan mendorong perangkat daerah agar lebih kreatif dan berani menggali potensi baru. Ia menegaskan bahwa perangkat daerah pengelola PAD tidak boleh hanya mengandalkan sumber lama, tetapi harus mampu membuka peluang yang selama ini belum tergarap optimal.
“Ini penting untuk memperkuat kemapanan fiskal daerah. Apalagi saat ini dana transfer pusat mengalami penurunan karena efisiensi anggaran nasional. Maka kemandirian fiskal wajib kita dorong,” tegasnya.
Bupati Irwan juga menyoroti pembentukan perangkat daerah baru, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD akan menjadi indikator utama bagi pimpinan yang akan diberi amanah memimpin badan tersebut. Evaluasi ketat akan dilakukan jika capaian PAD tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata — mulai dari layanan publik yang lebih berkualitas, infrastruktur yang memadai, hingga program penguatan ekonomi daerah. (*/)
