Wabup Pinrang Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029

Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2025–2029 di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Selasa (18/3).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan strategis pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pinrang, H. A. Fahruddin Renreng, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menggalang masukan, tanggapan, dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan rancangan awal RPJMD.

Keterlibatan publik diharapkan dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wabup Sudirman menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam merancang arah pembangunan Kabupaten Pinrang ke depan.

Menurutnya, konsultasi publik menjadi bagian krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan, agar RPJMD yang dihasilkan lebih komprehensif, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melibatkan berbagai unsur, serta mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Pinrang,” ujar Wabup Sudirman.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa RPJMD juga menjadi barometer keberhasilan pembangunan daerah.

Dengan penyusunan yang matang dan berbasis data serta masukan dari berbagai pihak, diharapkan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Pinrang.

Forum ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ir. Syamsuri, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, para Asisten, Kepala OPD, Camat, perwakilan perguruan tinggi, LSM, wartawan, Forum Anak, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran para pihak ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*/)