Pinrang kembali mengirim pesan kuat kepada seluruh warganya: pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang diupayakan setiap hari. Langkah ini semakin nyata ketika Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia hadir langsung di Kabupaten Pinrang untuk menggelar Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Rabu (3/12), di Ruang Rapat Bupati.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperketat sistem pencegahan korupsi sejak tahap paling awal, memastikan setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si, menegaskan dukungan penuh terhadap seluruh mekanisme pencegahan korupsi yang digagas KPK RI. Ia menekankan bahwa indikator MCP bukan sekadar isian administrasi, tetapi “instrumen bimbingan” yang melindungi penyelenggara pemerintahan dari risiko penyimpangan.
“Setiap komponen yang diminta dalam MCP bukan sekadar persyaratan administratif. Itu adalah instrumen bimbingan yang membantu kita agar tidak terjerumus pada tindakan korupsi. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat adanya tindakan menyimpang,” ujar Wabup Sudirman.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih serius memenuhi indikator MCP guna memperkuat pengawasan internal, meningkatkan tata kelola, dan memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan.
Dari sisi KPK, Ketua Satgas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi, Tri Budi Rahmanto, menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci utama. Menurutnya, perilaku koruptif harus dicegah bahkan sebelum muncul peluang untuk berkembang.
“Pencegahan harus dimulai sebelum masalah membesar. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah daerah sangat penting agar setiap potensi penyimpangan bisa ditekan sejak tahap awal,” jelasnya.
Tri Budi juga menekankan bahwa rapat koordinasi ini bukan agenda formalitas, melainkan bagian dari langkah besar membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Pinrang.
Kegiatan ini dihadiri Person in Charge Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi Selatan Eva Kartika, Sekretaris Daerah Pinrang A. Calo Kerrang, sejumlah kepala OPD, dan unsur terkait lainnya.
Dengan penguatan pencegahan melalui MCP, Kabupaten Pinrang menegaskan visi pelayanan publik yang lebih bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Editor:
Tim Redaksi Radio Suara Bumi Lasinrang
SBL – Suara Pinrang Suara Kita!
Foto: Pemkab Pinrang Hadir/Muhas
