Profil & Dasar Hukum
Landasan yuridis pendirian, sejarah kelembagaan, dan struktur organisasi LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang.
TRANSPARANSI & KETERBUKAAN PUBLIK
Informasi Publik & PPID LPPL Radio SBL
Pusat dokumen hukum, regulasi penyiaran publik daerah, dan mekanisme permohonan informasi publik resmi sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pinrang.
Pilar Layanan Informasi Publik
Pedoman Media Siber
Standar perlindungan dan etika pemberitaan digital sesuai kaidah Dewan Pers serta Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 untuk seluruh kanal portal SBL.
Hak Jawab & Koreksi
Mekanisme resmi pengajuan klarifikasi, perbaikan data, atau hak jawab langsung kepada dewan redaksi sesuai ketentuan UU Pers.
KATALOG INFORMASI
📂 Dokumen Publik (Daftar Informasi Publik)
Dokumen kelembagaan, regulasi penyiaran, dan laporan resmi yang wajib tersedia dan diumumkan kepada masyarakat.
Perda Pembentukan LPPL SBL
RegulasiPeraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Bumi Lasinrang.
🕐 Akan tersedia
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) & ISR
LegalitasDokumen resmi IPP dan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk alokasi frekuensi 92.40 MHz FM.
🕐 Akan tersedia
SK Penetapan Pejabat PPID
SK ResmiSurat Keputusan Direktur Utama tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang.
🕐 Akan tersedia
Laporan Keuangan Tahunan
KeuanganLaporan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang yang telah diaudit secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran.
🕐 Akan tersedia
Daftar Informasi Publik (DIP)
PPIDKatalog informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat bagi pemohon.
🕐 Akan tersedia
Kebijakan Privasi Portal
Privasi DataStandar perlindungan, pengumpulan, dan keamanan data privasi pengguna aplikasi RadioSBL serta pembaca portal digital SBL Web.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
📋 Prosedur Permohonan Informasi Publik
Mekanisme resmi pengajuan, verifikasi, dan batas waktu penyampaian informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.
Ajukan Permohonan
Sampaikan permohonan informasi melalui WhatsApp resmi PPID, surat elektronik, atau datang langsung ke Studio LPPL Radio SBL.
Verifikasi (1 × 24 Jam)
Petugas PPID memeriksa kelengkapan identitas pemohon (KTP/Akta Lembaga) dan menentukan klasifikasi informasi yang dimohon pada hari kerja.
Pemrosesan (Maks. 10 Hari Kerja)
Sesuai UU KIP, PPID menyusun pemberitahuan tertulis dan menyediakan salinan dokumen yang sah selambatnya 10 hari kerja sejak berkas lengkap.
Penyampaian Informasi
Salinan informasi diserahkan dalam bentuk dokumen digital (PDF/link via WhatsApp & email) atau fisik langsung sesuai permintaan pemohon.
Keberatan & Sengketa
Apabila pemohon berkeberatan atau informasi tidak dipenuhi, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atau ke Komisi Informasi.
KELEMBAGAAN & FREKUENSI
📡 Legalitas & Regulasi Penyiaran
Perda Pembentukan LPPL SBL
Pemerintah Kabupaten PinrangLandasan yuridis kelembagaan LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang dalam menyelenggarakan penyiaran publik daerah secara berkesinambungan.
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) & ISR
Kementerian Kominfo RI • Frekuensi 92.40 MHz FMAlokasi spektrum frekuensi radio siaran publik resmi yang legal dan terlindungi untuk wilayah Kabupaten Pinrang dan sekitarnya.
LAYANAN PPID RESMI
Permohonan Informasi Publik
Sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik yang dikelola oleh LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
| Regulasi Terkait | Tentang |
|---|---|
| UU No. 14 Tahun 2008 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) |
| UU No. 32 Tahun 2002 | Penyiaran (Landasan LPPL Radio Publik) |
| PP No. 61 Tahun 2010 | Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik |
| Permenkominfo No. 17 Tahun 2017 | Tata Kelola PPID di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika |
